1.
Barang Publik
Secara umum barang publik diartikan sebagai sesuatu yang
dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Suatu barang publik merupakan
barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin
bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya.
Contoh barang publik :
1.
Udara.
2.
cahaya matahari.
3.
papan marka jalan.
4.
ampu lalu lintas.
5.
pertahanan nasional.
6.
pemerintahan .
Barang publik (public goods) adalah barang yang apabila
dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain
akan barang tersebut.
barang publik sempurna (pure public goods) adalah barang
yang harus disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama terhadap seluruh
anggota masyarakat. Satu terminologi lain yang agak mirip adalah barang
kolektif. Bedanya, barang publik adalah untuk masyarakat secara umum
(keseluruhan), sementara barang kolektif dimiliki oleh satu bagian dari
masyarakat (satu komunitas yang lebih kecil) dan hanya berhak digunakan secara
umum oleh komunitas tersebut.
2.
Barang Privat
Barang privat mudahnya adalah barang-barang yang memiliki sifat berkebalikan
dengan barang publik. Barang privat secara tipikal adalah barang yang diperoleh
melalui mekanisme pasar, dimana titik temu antara produsen dan konsumen adalah
mekanisme harga. Oleh karena itu, kepemilikan barang privat biasanya dapat
teridentifikasi dengan baik.
Sebagian besar barang yang kita konsumsi adalah barang privat, yaitu barang
yang hanya dapat digunakan oleh satu konsumen pada satu waktu. Misalnya, ketika
seseorang sedang memakan kue miliknya, orang lain tidak dapat melakukan hal
serupa. Eksklusivitas kepemilikan menjadi faktor pembeda utama barang privat
dengan barang publik.
Sifat-sifat utama barang privat tentunya berkebalikan sama sekali dengan barang
publik. Sifat-sifat barang privat tersebut adalah :
1) Rivalrous consumption,
dimana
konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak
lain untuk melakukan hal serupa. Terjadi rivalitas antar calon konsumen dalam
mengkonsumsi barang ini.
2) Excludable consumption,
dimana
konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi
persyaratan tertentu (biasanya harga), dan mereka yang tidak membayar atau
tidak memenuhi syarat dapat dikecualikan dari akses untuk mendapatkan barang
tersebut (excludable). Contohnya, pakaian di toko hanya dapat dinikmati oleh
mereka yang membeli atau membayar, sementara mereka yang tidak membayar tidak
dapat menikmati pakaian tersebut.
3)
Scarcity/depletability/finite,
yaitu kelangkaan
atau keterbatasan dalam jumlah. Kelangkaan dan ketersediaan dalam jumlah yang
diskrit atau terbatas inilah yang menimbulkan kedua sifat sebelumnya.
Barang privat biasanya memang diadakan untuk mencari profit atau laba. Karena
sifat-sifatnya tadi, barang privat dapat menjaga efisiensi pasar dalam
pengadaannya. Efisiensi inilah yang menarik minat sektor swasta dan menimbulkan
pemahaman bahwa barang privat adalah barang yang diproduksi oleh sektor swasta.
Meskipun begitu, pemerintah pun sebenarnya dapat berlaku sebagai sektor swasta
dan menjadi bagian dari pasar dalam penyediaan barang privat untuk
tujuan-tujuan tertentu.
Macam Barang Publik
Barang
publik memiliki dua sifat atau dua aspek yang terkait dengan penggunaannya,
yaitu :
1)
Non-rivalry.
Non-rivalry dalam penggunaan barang publik berarti bahwa penggunaan satu
konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain
untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat
dari barang tersebut tanpa mempengaruhi menfaat yang diperoleh orang lain.
Sebagai contoh, dalam kondisi normal, apabila kita menikmati udara bersih dan
sinar matahari, orang-orang di sekitar kita pun tetap dapat mengambil manfaat
yang sama, atau apabila kita sedang mendengar adzan dari sebuah mesjid
misalnya, tidak akan mengurangi kesempatan orang lain untuk ikut mendengarnya.
2)
Non-excludable. Sifat non-excludable
barang publik ini berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada
yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut
atau dengan kata lain, setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Dalam
konteks pasar, maka baik mereka yang membayar maupun tidak membayar dapat
menikmati barang tersebut. Sebagai contoh, masyarakat membayar pajak yang
kemudian diantaranya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan jasa kepolisian
misalnya, akan tetapi yang kemudian dapat menggunakan jasa kepolisian tersebut
tidak hanya terbatas pada yang membayar pajak saja. Mereka yang tidak membayar
pun dapat mengambil menfaat atas jasa tersebut. Singkatnya, tidak ada yang
dapat dikecualikan (excludable) dalam mengambil manfaat atas barang publik.
Sebuah barang publik disebut sebagai pure public goods atau barang publik
sempurna/murni apabila memiliki dua sifat ini secara absolut.
B.
Pengertian Free Riders dalam
penyediaan barang public
Free riders adalah permasalah yang muncul dalam penyediaan barang public
terkait dengan kedua sifatnya, yaitu Non-rivalry dan Non-excludable. Free
riders ini adalah mereka yang ikut menikmati barang publik tanpa mengeluarkan
kontribusi tertentu, sementara sebenarnya ada pihak lain yang berkontribusi
untuk mengadakan barang publik tersebut. Contohnya adalah mereka yang tidak
membayar pajak tadi, tapi ikut menikmati jasa-jasa atau barang-barang yang
diadakan atas biaya pajak. Contoh lain, sebuah jalan desa dibangun dengan kerja
bakti. Free rider adalah mereka yang tidak ikut kerja bakti, tetapi kemudian
ikut menggunakan jalan desa tersebut
C.
Mengapa sektor Bisnis gagal dalam
menyediakan barang public
Dilihat dari sifatnya yang non-excludable, bahwa apabila suatu barang publik
tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat
dari barang tersebut atau dengan kata lain, setiap orang memiliki akses ke
barang tersebut,sektor swasta tentu akan menyerahkan pada pihak lain untuk
mengadakan barang publik karena terlalu tidak efisien bagi mereka. Hal ini
kemudian menimbulkan penafsiran bahwa konteks publiks goods adalah barang yang
harus disediakan oleh pemerintah. Hal ini tidak selamanya benar. Karena
penggunaannya yang untuk publik, maka pada hakikatnya, publiklah yang juga
harus menyediakannya.
Sektor swasta biasanya kemudian mengembankan cara-caranya sendiri untuk
mengatasi efek eksternalitas dan free rider yang dapat menimbulkan inefisiensi
tersebut. Contohnya, siaran televisi sebenarnya dapat digolongkan sebagai
public goods bagi seluruh pemilik televisi. Akan tetapi, sektor swasta misalnya
kemudian mengembangkan sistem periklanan atau sistem TV-kabel yang mengacak
transmisi siaran sehingga hanya dapat ditangkap dengan dekoder tertentu agar
hanya mereka yang membeli dekoder itu yang dapat menikmati siarannya. Contoh
lain adalah sistem jalan toll, sehingga hanya mereka yang membayar yang dapat
menggunakan jalan tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar